"Silakan datang langsung dari airport ke kantor BKPM. Sambil menyeruput kopi, direktur kami akan memberikan layanan langsung. Sebelum kopi Anda habis, bisa jadi, sembilan perizinan sudah selesai," kata Franky dalam pesan pendek dari Koordinator Fungsi Konsuler KBRI di Seoul Aji Surya yang diterima Antara pada Jumat malam.
Sebanyak sembilan perizinan tersebut antara lain mencakup akses izin investasi, izin pendirian perusahaan, NPWP, registrasi perusahaan, rekrutmen tenaga kerja asing, izin kerja, identifkasi importir, registrasi bea cukai dan surat tanah.
Franky mengatakan instansinya dapat memberikan kepastian bekerja, bisnis dan impor serta mendapat surat pemesanan tanah untuk pabrik dalam waktu 3 jam.
"Deregulasi investasi di era Presiden Jokowi akan terus digulirkan untuk kenyamanan para investor," kata Franky.
Sementara itu Kuasa Usaha Ad-interim KBRI Seoul, Cecep Herawan, menghargai upaya BKPM dalam mempercepat perizinan investasi.
"Regulasi Indonesia sangat memahami budaya Korea yang suka serba cepat atau yang dikenal dengan istilah pali-pali," demikian Cecep.
Pada Kamis, Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) bersama KBRI Seoul menyelenggarakan business meeting dengan 45 pengusaha dari 25 perusahaan besar Korea.
Direktur IIPC, Imam Soejoedi, menyatakan kegembiraannya melihat antusiasme pengusaha yang hadir dan berharap dapat ditindaklanjuti dengan proyek investasi ke Indonesia.
Imam menjelaskan minat pengusaha Korsel berinvestasi di Indonesia terus meningkat setiap tahun.
Pada 2015, tercatat kenaikan nilai izin prinsip/komitmen sebesar 85 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi 4.8 miliar dolar AS.
Negeri Ginseng itu menduduki peringkat ke-4 sumber investasi asing bagi Indonesia dan pada 2016, BKPM menetapkan target komitmen investasi dari Korsel sebesar 10 milyar dolar AS.
Pewarta: Bayu Prasetyo,
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
