... kadang-kadang investor juga macam-macam alasannya, sehingga tidak jadi."Makassar (ANTARA News) - Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mendorong pemerintah daerah, melalui masing-masing kepala daerah, untuk mengubah sampah menjadi tenaga listrik sehingga bermanfaat untuk kehidupan di masyarakat.
"Yang terpenting, kepala daerah dan wali kota mempercepat pelaksanaan itu agar rencana pencanangan listrik itu jangan hanya menjadi pidato, melainkan juga dilaksanakan, termasuk juga pidato hari ini," kata Wapres saat menghadiri Peringatan Hari Sampah Nasional 2016 di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.
Pembahasan mengenai pembangkit listrik berbasis sampah tersebut, menurut Wapres, telah berulang kali dibicarakan di rapat kabinet, namun hingga saat ini belum ada daerah yang berinisiatif untuk menjalankannya.
"Ini sudah lima kali dibicarakan di kabinet soal sampah ini, khususnya sampah untuk menjadi listrik. Selama bertahun-tahun, ini lebih banyak ceritanya daripada pelaksanaannya," katanya di hadapan sejumlah menteri Kabinet Kerja.
Wapres juga mendesak, agar pemerintah daerah segera merealisasikan rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah supaya tidak menjadi wacana yang tertunda pelaksanaannya.
"Semua orang bilang sampah bisa menjadi listrik, tetapi begitu datang investor, pemda jadi punya macam-macam alasan dan kadang-kadang investor juga macam-macam alasannya, sehingga tidak jadi," kata Wapres.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikemukakan Wapres, telah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah dan Percepatan Pembangkit Listrik berbasis Sampah.
Dalam Perpres tersebut nantinya Perusahaan Listrik Negara (PLN) diwajibkan untuk membeli listrik tersebut dan akan diatur mengenai harga belinya.
Selain harga, Perpres juga akan mengatur penyederhanaan perijinan dan teknologi yang dipakai dalam mengubah sampah menjadi tenaga listrik tersebut.
Penerapan teknologi di beberapa daerah dalam membangun pembangkit listrik tersebut berbeda-beda, sehingga dalam perpres tersebut dapat ditemukan mekanisme dan pola teknologi yang makin efisien sehingga tidak memberatkan anggaran negara.
Pemerintah berkomitmen untuk dapat menciptakan energi baru dan terbarukan sebesar 29 persen pada 2030 mendatang, demikian Wapres Jusuf Kalla.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2016
