Wakil Ketua APHI Irsyal Yasman, di Jakarta, Minggu mengatakan, langkah yang harus dilakukan termasuk manajemen tata air di lahan gambut, membangun sistem deteksi dini, dan menyiapkan perangkat pengendalian kebakaran.
Selain itu, penguatan kerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan juga harus dibangun, pasalnya, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia multidimensi dan kompleks, sehingga upaya pengendaliannya memerlukan kolaborasi aktif semua pihak.
"APHI berharap pemerintah dapat melakukan koordinasi para pihak di lapangan untuk langkah pencegahan di provinsi prioritas yang rawan kebakaran," kata Irsyal Yasman.
Pentingnya kerja sama, tak lepas dari fakta bahwa penyebaran titik panas (hotspot) ada di kawasan hutan, termasuk hutan konservasi, dan non awasan hutan, seperti perkebunan dan lahan milik masyarakat.
Saat ini terdapat 274 unit manajemen izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam (HPH) yang menjadi anggota APHI dengan luas wilayah kelola 24,5 juta hektare, sementara untuk IUPHHK hutan tanaman (HTI), anggota APHI terdapat 154 unit manajemen dengan wilayah kelola 7,4 juta hektare.
Namun, menurut Irsyal, tidak semua pemegang IUPHHK menjadi anggota APHI karena sifatnya yang sukarela.
Irsyal menyatakan, untuk memastikan kesiapan menghadapi kebakaran hutan, anggota APHI akan mengikuti apel siaga di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (7/3), yang akan dihadiri Menkopolhukam Luhut Panjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Menurut dia, untuk mencegah kebakaran di lahan gambut, anggota APHI melakukan manajemen tata air yang memastikan gambut tetap lembab sehingga tak mudah terbakar.
Pembangunan kanal pun dilakukan sesuai dengan topografi sehingga mampu menunjang pertumbuhan tanaman tanpa mengeringkan gambut.
Untuk sistem deteksi dini, Irsyal mengungkapkan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki). Dalam sistem ini APHI berperan mendistribusikan data titik panas (hotspot) hingga ke tingkat tapat dan memastikan setiap anggota mengambil respons yang tepat.
"Kami juga akan meng"ordinasikannya dengan satgas kebakaran hutan dan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," katanya.
Irsyal menyatakan, untuk merespon hotspot, anggota APHI terus meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki. Teknologi tepat guna berupa alat khusus yang meningkatkan sebaran penyemprotan air sudah dimanfaatkan. Sementara peralatan pemadam seperti helikopter juga siap dioperasikan.
Irsyal juga mengungkapkan, anggota APHI terus berinovasi dalam program kerja sama dengan masyarakat untuk pengendalian kebakaran.
Selain melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api, anggota APHI kini juga mengembangkan program desa tanpa api. Lewat program ini, anggota APHI akan membantu menyiapkan peralatan pengolahan lahan tanpa bakar bagi masyarakat desa.
"Anggota APHI juga melakukan program agroforestry di 500 desa untuk Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dan memberi insentif bagi desa yang terbukti tidak terjadi kebakaran (Desa Bebas Api)," katanya.
Pewarta: Subagyo
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
