Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul menyatakan program deradikalisasi sebagai pencegahan terorisme tidak boleh sampai kendur, bahkan justru harus lebih ditingkatkan.

"Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus bersemangat menjalankan program deradikalisasi," kata Ruhut disela kegiatan Dialog Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Kalangan Guru & Pelajar se-Jawa Barat di Gedung Sabuga, ITB, Bandung, Selasa.

Sebagaimana dikutip dalam siaran pers, Ruhut mengatakan bahwa deradikalisasi tidak bisa dipisahkan dari pencegahan terorisme sehingga harus ditingkatkan karena faktanya sudah banyak orang Indonesia yang terlibat terorisme dan lebih banyak lagi yang mulai jadi pengikut.

Deradikalisasi atau pembinaan terhadap narapidana terorisme maupun yang sudah lepas dari hukuman, serta bagi pengikut paham radikalisme terorisme yang belum pernah masuk penjara dinilai efektif dalam mencegah aksi terorisme.

Ruhut mengakui ada banyak kritik kepada BNPT terkait program deradikalisasi. Menurutnya, kritik boleh-boleh saja, bahkan ia pun sering mengkritisi LSM, tapi tetap harus menghormati tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ia mengatakan tugas BNPT sangat berat dengan dana yang sangat minim, tak lebih dari Rp300 miliar per tahun. Menurut dia, idealnya Rp1 triliun agar pelaksanaan pencegahan terorisme bisa lebih masif.

"Jadi, silakan mengkritik tapi jangan semua serba salah, melanggar HAM-lah, atau apalah," kata politikus Partai Demokrat itu.

Yang pasti, lanjut Ruhut, pencegahan terorisme itu sangat mulia untuk menyelamatkan generasi bangsa dari perpecahan dan ancaman terorisme.

Sebagai wakil rakyat, ia mengakui deradikalisasi yang dilakukan BNPT cukup berhasil. Buktinya, banyak mantan teroris yang akhirnya kembali ke jalan yang benar, dan prestasi itu juga diakui luar negeri.

"Beda di luar negeri yang langsung dihabisi. Deradikalisasi itu pembinaan. Apa yang salah dari pembinaan?" kata Ruhut.

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016