PBB, New York (ANTARA News) - Dewan Keamanan (DK) pada Senin (13/3) menyambut baik pelaksanaan Dialog Politik Libya, dan kembali menyampaikan keprihatinannya mengenai peningkatan ancaman teror di Libya.

Dialog politik antar-warga Libya yang diselenggarakan pada Senin kembali menegaskan komitmen untuk menegakkan Kesepakatan Politik Libya, kesepakatan yang diperantarai PBB dan ditandatangani pada Desember mengenai pembentukan pemerintah persatuan nasional, kata DK dalam satu pernyataan pers.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyambut baik kesepakatan tersebut bukan hanya sebagai "bangunan penting ke arah Libya yang damai, terjamin dan makmur", tapi juga sebagai "awal perjalanan sulit" di sepanjang jalan.

Anggota Dewan Keamanan mengatakan Dialog Politik itu menghargai deklarasi yang ditandatangani oleh kebanyakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 23 Februari dan mengumumkan dukungan mereka buat Pemerintah Kesepakatan Nasional, kata pernyataan tersebut.

"Anggota Dewan Keamanan menyeru Pemerintah Kesepakatan Nasional menyelesaikan pengaturan keamanan sementara yang diperlukan buat Libya yang stabil. Anggota Dewan juga menyeru negara anggota agar segera menanggapi permintaan bantuan dari badan dunia tersebut," kata pernyataan itu.

"Anggota Dewan Keamanan kembali menegaskan Pemerintah Kesepakatan Nasional mesti berpusat di Ibu Kota Libya, Tripoli," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua.

Sementara itu, "Dewan Keamanan kembali menyampaikan keprihatinannya mengenai peningkatan ancaman teror di Libya, terutama dari kelompok yang mengaku setia kepada IS di Irak dan Levant (ISIL/Daesh) dan kelompok yang berafiliasi kepada Al-Qaida, dan menyeru Pemerintah Kesepakatan Nasional untuk segera memusatkan perhatian pada memerangi ancaman ini", katanya.

"Anggota Dewan Keamanan kembali menegaskan komitmen kuat mereka bagi kedaulatan, kemerdekaan, keutuhan wilayah dan persatuan nasional di Libya," kata pernyataan tersebut.

Lebih dari 2,4 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan mendesak, sebanyak 435.000 di antara mereka diperkirakan terusir dari rumah mereka, kata PBB.

Libya telah terjerumus ke dalam krisis politik dengan adanya dua parlemen dan pemerintah yang berperang memperebutkan keabshan di tengah kondisi tidak aman dan kekacauan bertahun-tahun setelah kejatuhan mendiang pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Negara Afrika Utara kini dihatui oleh peningkatan kerusuhan dan fanatisme.

PBB telah menaja beberapa babak dialog antar-pihak yang bertikai di Libya sejak September 2014, di dalam dan luar Libya, guna mengakhiri perpecahan politik di negeri tersebut.

(Uu.C003)

Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016