Naypyitaw (ANTARA News) - Parlemen Myanmar memilih teman dekat dan orang kepercayaan peraih Nobel Aung San Suu Kyi menjadi presiden pada Selasa, menjadikan Htin Kyaw kepala negara pertama yang tidak berlatar belakang militer sejak 1960-an.

Suu Kyi membawa partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) pimpinannya mencapai kemenangan telak pada pemilihan umum November, namun konstitusi melarangnya menjadi kepala negara.

Dia berjanji menjalankan negara melalui perwakilan presiden dan pada Kamis, dan pada Selasa NLD mencalonkan Htin Kyaw untuk peran tersebut.

Dia memimpin lembaga derma yang didirikan Suu Kyi, dan menjadi salah satu anggota terpercaya di lingkaran dalamnya sejak pertengahan 1990-an. Dia bukan anggota parlemen.

"Hasil hari ini karena kecintaan rakyat kepadanya. Ini kemenangan saudari saya Aung San Suu Kyi," kata Htin Kyaw kepada Reuters setelah pemungutan suara.

Mayoritas anggota NLD memastikan kemenangan pilihan Suu Kyi itu dalam pemungutan suara kedua parlemen. Htin Kyaw mendapatkan 360 dari 652 suara, kata pejabat parlemen yang bertugas menghitung suara.

Suu Kyi, yang menjadi anggota parlemen pertama yang memberikan suara, bertepuk tangan dan tersenyum setelah hasilnya diumumkan.

"Ini hari yang besar bagi kita," Zar Ni Min, anggota parlemen majelis rendah dari NLD, mengatakan setelah pemungutan suara. "Ini apa yang kami harapkan sejak dahulu," tambahnya.

Militer yang kuat masih menduduki seperempat dari jumlah keseluruhan kursi parlemen, dan di bawah konstitusi memiliki hak untuk mencalonkan salah satu dari tiga kandidat presiden. Calon dari militer, pensiunan jenderal Myint Swe, mendapatkan 213 suara, yang menjadikannya wakil presiden pertama.


Ketegangan

Ketegangan Suu Kyi dengan militer memanas setelah pemilihan presiden dan saat partainya bersiap mengambil alih kekuasaan.

Hubungan antara angkatan bersenjata dan Suu kyi akan menentukan keberhasilan jeda paling signifikan dari kekuasaan militer sejak para tentara merebut kekuasaan pada 1962.

Suu Kyi ingin mendemiliterisasi politik Myanmar, namun untuk melakukannya dia secara efektif memerlukan dukungan dari militer.

Angkatan bersenjata mendapatkan tiga kementerian di bawah konstitusi yang berlaku, begitu pula dengan minoritas dalam parlemen, yang memberi hak veto atas amandemen undang-undang dasar, yang cukup untuk membatasi peluang reformasi Suu Kyi.

Sejumlah sumber dari kubu Suu Kyi mengatakan bahwa dia semakin frustrasi dengan kerasnya pendirian militer pada isu-isu mulai dari amandemen konstitusi hingga formalitas kecil seperti lokasi serah terima kekuasaan nantinya.

Anggota parlemen dari NLD juga secara pribadi mengatakan bahwa pilihan militer, Myint Swe, tidak sejalan dengan semangat rekonsiliasi yang diusahakan Suu Kyi.

Myint Swe pernah menjadi pemimpin intelijen militer junta yang ditakuti, dan berada dalam daftar orang yang dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat.

Calon presiden ketiga, Henry Van Thio, juga dicalonkan oleh NLD. Dia akan menjadi wakil presiden kedua dan dipilih Suu Kyi untuk mewakili sejumlah etnis minoritas di negara itu. Dia adalah anggota suku Chin dari bagian baratlaut Myanmar.

Presiden memilih anggota kabinet yang akan menggantikan pemerintahan Presiden Thein Sein pada 1 April, dengan pengecualian menteri dalam negeri, pertahanan dan pengamanan perbatasan, yang akan ditunjuk oleh pemimpin militer, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters. (Uu.Ian/KR-MBR)

Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016