"Saya hanya ingin melihat pelayanan Kartu Indonesia Sehat BPJS di lapangan seperti apa," kata Presiden ketika kunjungan mendadak ke RSUD Sumedang seperti disampaikan Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana di Jakarta.
Dalam kunjungannya itu, Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo melihat pelayanan perawatan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang pasiennya hari itu hampir semuanya menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Demikian pula dengan pasien di kelas tiga, lanjut Presiden, yang hampir 90 persen menggunakan KIS.
"Semuanya tidak dipungut biaya. Problemnya hanya satu, IGD yang antre banyak, kamarnya tidak cukup, problemnya di situ," ujar Presiden menjelaskan kepada wartawan.
Melihat kondisi seperti ini, Presiden mengatakan dirinya sudah langsung menelepon Menteri Kesehatan.
"Untuk di RSUD Sumedang bisa dibantu agar penambahan ruangan atau tambah rumah sakit, memang kurang ruangan," ucap Presiden.
Menanggapi pertanyaan wartawan tentang Komisi IX DPR yang pemerintah tidak menaikan iuran BPJS, Presiden menjelaskan bahwa kunjungannya untuk melihat pelayanan di rumah sakit.
Mengenai kenaikan iuran BPJS, Presiden akan memanggil Direksi dan manajemen BPJS untuk melihat urgensinya.
"Menurut saya pelayanan baik. Tapi ruangan kurang. Ini perlu segera ditambah, meskipun rumah sakit ini dalam proses tambah 150 tempat tidur, tetap masih kurang," kata Presiden.
Satu pekan yang lalu pada Kamis 10 Maret 2016, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, dan Direktur Utama (Dirut) BPJS Fahmi Idris ke Istana Merdeka.
"Saya hanya ingin mengklarifikasi beberapa persoalan yang berkaitan dengan BPJS, termasuk di dalamnya ada distribusi Kartu Indonesia Sehat dan juga mengenai Kartu Indonesia Pintar," kata Presiden Joko Widodo ketika itu.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
