"Kami akan menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat jika ada kecurangan yang dilakukan BPJS daerah maupun rumah sakit rujukan dan jika terbukti akan kami lakukan tindakan penertiban," kata Bayu Wahyudi pada diskusi "Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan," kata dia, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.
Wahyudi mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan adanya rumah sakit swasta di Jabodetabek yang meminta pembayaran kepada pasien hingga belasan juta rupiah, tetapi tanpa ada perincian penggunaan dan pelayanan jasa medis maupun kwitansinya.
Menurut dia, laporan seperti itu terjadi di beberapa daerah dan BPJS Pusat akan menelusurinya untuk mencari tahu persoalan sebenarnya.
"Kalau terbukti ada kerja sama yang tidak baik antara BPJS daerah dan rumah sakit setempat, akan dilakukan penertiban," katanya.
Ia menegaskan bahwa sanksi paling berat yang akan jatuhi adalah rumah sakit tersebut akan diputus kontraknya, tidak lagi menjadi mitra BPJS Kesehatan.
Mantan direktur utama RSU Hasan Sadikin Bandung ini menyatakan masih baru menduduki jabatannya di BPJS sehingga masih akan mengumpulkan data-data lebih banyak dari pengaduan masyarakat.
Dari beberapa daerah lainnnya, kata dia, juga ada pengaduan serupa.
"BPJS banyak menerima pengaduan dari masyarakat. Kami akan memilah dan mempelajari pengaduan tersebut," katanya.
Dia menegaskan, BPJS pada prinsip memberi pelayanan secara transparan kepada masyarakat, tetapi sosialisasinya yang sangat minim.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
