"Akibat keberadaan bus DAMRI yang cenderung monopolisti mengakibatkan manajemennya tidak mempunyai standar pelayanan jelas," kata Tulus di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan saat ini akses angkutan umum ke bandara Soekarno Hatta, praktis hanya dilayani DAMRI. Kalaupun ada armada PO bus lain, skalanya sangat terbatas atau bisa dihitung dengan jari.
"Yang bisa dilakukan DAMRI hanya menaikkan tarif secara reguler. Bahkan ketika harga BBM turun, tarifnya tidak turun. Ini jelas tidak adil jika disandingkan dengan pelayanan yang diberikan pada konsumennya," kata Tulus.
Tulus mengatakan pihaknya mengamati berbagai kekurangan dan menerima berbagai keluhan bus DAMRI, antara lain jadwal kedatatangan dan keberangkatan bus yang tidak jelas, sistem pertiketan yang masih manual dan patut diduga ada permainan dan sopir DAMRI masih bermental sopir angkot yaitu memberangkatkan bus dengan menunggu penumpang penuh.
Selanjutnya, kondisi kabin bus yang kotor, kumal dan kumuh, akses internet wi-fi abal-abal karena selalu dimatikan dan akses pengaduan yang tidak jelas, karena hanya berupa kontak telepon yang jika ditelepon tidak diangkat.
Kemudian, ditemukan sopir tembak yang tidak tahu jalan, tidak mempunyai mekanisme penanganan pengaduan misalnya jika barang konsumen tertinggal dan bus mogok di jalan penumpang disuruh turun tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Tulus mendesak Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura II membenahi bus bandara itu, antara lain dengan mengevaluasi besaran tarif DAMRI dan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik di perjalanan, kabin bus, pengemudi dan lainnya.
"Buruknya pelayanan Bus Damri berdampak langsung terhadap citra pelayanan Bandara Soetta," kata dia.
Belum ada komentar dari pihak DAMRI mengenai kritik YLKI ini.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
