"BPS adalah lembaga yang menghasilkan data primer untuk dipakai oleh penentu kebijakan dalam merancang pembangunan nasional. Artinya bahwa sudah saatnya BPS ini diperkuat karena eksekutif dan legislatif membutuhkan data yang kuat dan memiliki akurasi tinggi, karena jika berbicara pada hari ini maka juga harus bicara data," jelasnya, seperti dikutip dari laman dpr.go.id.
Anang yang saat diwancarai pada Kamis (24/3) tengah melakukan kunjungan kerja ke Dapilnya di Jember, Jatim, juga menjelaskan bahwa ekskutif dan legislatif harus memiliki data dan rujukan yang sama untuk menghitung pembangunan nasional.
"Nah kita harus punya rujukan bersama dengan metode yang kita amini bersama untuk dijadikan pegangan melihat arah pembangunan nasional. Jadi tidak boleh data yang disampaikan ke publik hanya selera Kementerian," katanya.
Anggota DPR Fraksi PAN itu juga menjelaskan bahwa BPS seharusnya menjadi wasit dalam pembangunan nasional, sehingga dengan sendirinya ini akan mendorong pembangunan nasional yang lebih efektif. "Kita harus punya rujukan bersama terkait data yang akan dipakai, oleh karenanya, BPS adalah lembaga yang penting untuk menjadi wasit bagi pengambil kebijakan," paparnya.
"Tidak boleh sembarangan bicara pengawasan, harus ada rujukan data bersama. Kalau datanya berbeda-beda maka bagaimana mau membangun negara ini," sambung Anang.
Pasalnya, ujar Anang, ini menjadi dorongan yang penting untuk diselesaikan karena dirinya melihat ada kekeliruan saat BPS di Jember mengalami kesulitan dalam memperoleh data, hal ini didapati saat dirinya menerima keluhan dari BPS Jember.
"Saya mendengar laporan dari teman-teman BPS Jember bahwa ketika meminta data kepada pelaku ekonom, disana mereka kesulitan mendapatkan data. Saat diminta, ada pelaku yang tidak ingin memberikan datanya, sehingga akurasinya menjadi masalah,” jelasnya.
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
