Pengamat : penghapusan 3 in 1 harus diganti penerapan ERP

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi Izzul Waro mengatakan bahwa penghapusan kawasan three in one harus diganti dengan diberlakukannya penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

"Kalau dihapus harus ada program pengganti untuk kontrol kemacetan, kalau tidak bakal semakin banyak kendaraan membanjiri jalan protokol," kata Izzul, saat dihubungi ANTARA News dari Jakarta, Selasa.

Izzul mengatakan penerapan ERP lebih efektif daripada kebijakan kawasan 3 in 1.

"Kawasan 3 in 1 sebenarnya bisa efektif mengurangi kemacetan kalau pemerintah serius menanganinya. Tetapi kondisinya selama ini banyak joki, dengan sistem joki begitu jadi tidak efektif. Sedangkan penegakan hukum tidak jelas, razia joki musiman," jelas Izzul.

"Kalau jalan berbayar elektronik kan uangnya untuk subsidi angkutan umum, lebih jelas larinya kemana," tambahnya.

Sistem jalan berbayar elektonik, lanjut Izzul, telah diterapkan di sejumlah negara seperti di London, Stockholm, dan Singapura. Penerapan sistem tersebut telah berhasil mengurangi kemacetan sekitar 30 hingga 40 persen.

"Kalau kekurangan dalam setiap sistem pasti ada. Seperti ERP di London ada kecurangan atau cheating sebesar lima persen tapi pendapatannya jelas untuk subsidi angkutan umum dan bisa mengurangi kemacetan," kata Izzul.

Kawasan 3 in 1 berlaku setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB dan pukul 16.30 WIB hingga pukul 19.00 WIB.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal Ahok berencana akan menghapus kebijakan kawasan 3 in 1 karena dinilai tidak memberi pengaruh dalam mengurangi kemacetan arus lalu lintas di jalan protokol.