... jelas, publik harus tahu bahwa tidak ada syarat yang gratis, disosialisasikan seolah-olah tanpa syarat, padahal biasanya syarat dibicarakan politik panggung belakang, tidak akan mungkin ada dukungan politik tanpa kompromi politik...Jakarta (ANTARA News) - Direktur Survey Lintas Nusantara, Emrus Sihombing, mengatakan, sikap partai politik yang memberi dukungan tanpa syarat kepada calon kepala daerah tertentu adalah bentuk pembodohan kepada masyarakat.
Menurut dia, di Jakarta, Rabu, pernyataan partai politik --mesin politik dalam sistem demokrasi-- itu menunjukkan kedunguan mereka untuk mengelabui rakyat. Padahal jelas sekali dalam politik tidak ada hal yang gratis.
"Yang jelas, publik harus tahu bahwa tidak ada syarat yang gratis, disosialisasikan seolah-olah tanpa syarat, padahal biasanya syarat dibicarakan politik panggung belakang, tidak akan mungkin ada dukungan politik tanpa kompromi politik," katanya.
Hal ini disampaikan dia menanggapi pernyataan dukungan tanpa syarat yang dilakukan partai politik dalam mendukung kandidat pada Pilkada Jakarta. Padahal jelas, pengalaman dalam pemilihan presiden di mana dukungan tanpa syarat hanya propaganda politik.
Ia mengatakan memberikan dukungan tanpa syarat kepada seseorang apalagi di luar partainya secara akademik menyalahi idealisme dari partai politik tersebut.
Partai politik seharusnya bukan kertas kosong, karena ia memiliki seperangkat idealisme bersama yang ingin diwujudkan. Selain itu, partai politik juga memiliki fungsi menempatkan kadernya untuk menempati jabatan publik.
"Ini tentunya kontradiksi, hal yang tidak mungkin dalam politik," katanya.
Menurut dia, seharusnya justru syarat tidak dibicarakan di panggung belakang, namun dapat lebih terbuka kepada masyarakat apa saja yang diinginkan partai.
Syarat yang dibicarakan di panggung belakang menurut dia lebih mencerminkan suatu keinginan yang negatif dari partai politik. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai politik transaksional.
Sebelumnya, menurut dia, Pemilu Presiden 2014 menjadi pengalaman bangsa ini. Pernyataan dukungan tanpa syarat dan tidak akan bagi-bagi kekuasaan menjadi propaganda politik. Hal yang mustahil dilaksanakan dalam politik.
"Pemerintahan dengan koalisi dipastikan membutuhkan kompromi politik. Bagi-bagi kekuasaan merupakan upaya untuk berkompromi dengan koalisi pendukungnya. Tidak ada partai pendukung yang mau berada di luar pemerintahan dan hanya menonton," katanya.
Pewarta: Muhammad Iskandar
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
