"Kerjasama itu diharapkan dapat mengisi kekurangan sumber daya manusia di bidang syariah, khususnya di pasar modal," ujar Direktur ICaMEL Yulianto Aji Sadono di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan bahwa didukung dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2015 yang mengatur pihak yang dapat memberikan nasihat dan melakukan pengawasan mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal, diharapkan pendidikan ASPM dapat meningkatkan profesional yang bersertifikasi secara kualitatif dan kuantitatif.
"Selanjutnya, mereka dapat berperan sebagai anggota anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Tim Ahli Syariah (TAS) di perusahaan penerbit produk syariah pasar modal. Nantinya, kebutuhan perusahaan terhadap ahli syariah akan besar," katanya.
Anggota Dewan Syariah Nasional MUI Muhammad Gunawan Yasni menambahkan bahwa dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan produk investasi berbasis syariah.
"Adanya peingkatan kebutuhan atas produk syariah pasar modal maka perlu dilakukan penguatan di bidang sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidan syariah pasar modal," katanya.
Tercatat, perkembangan produk investasi syariah sampai dengan akhir tahun 2015 menunjukan pertumbuhan yang cukup signifikan dengan jumlah saham syariah sebanyak 318 saham atau 61 persen dari total kapitalisasi pasar saham Indonesia dan peningkatan jumlah investor saham syariah sebesar 76 persen dibandingkan data tahun 2011.
Sementara itu, Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fadilah Kartikasari mengharapkan bahwa melalui kerjasama itu dapat mengisi celah kebutuhan sumber daya manusia di bidang syariah.
"Pada kenyataannya terdapat gap antara kebutuhan keersediaan SDM, diharapkan dapat terpenuhi agar kebutuhan dapat terpenuhi," katanya.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
