"Tunggu berikutnya lagi proses dalam kesimpulan akhir tim saya. Saya tunggu tim klarifikasi. Laporannya hingga sejauh mana," kata Widyo Pramono di Jakarta, Senin.
Pengawasan Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah jaksa terkait penanganan kasus PT Brantas Abipraya (Persero) pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap petinggi BUMN tersebut dan satu pihak swasta.
Petinggi BUMN dan swasta itu diduga hendak menyuap jaksa untuk menghentikan penyelidikan kasus periklanan itu. Namun sampai sekarang tidak jelas siapa yang menerima suapnya.
Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan tidak ada jaksa yang berada di lokasi penangkapan oleh KPK tersebut.
"Yang pasti tidak ada jaksa di lokasi (saat operasi KPK). Informasi pemberitaan ada jaksa di lokasi adalah tidak benar," tandasnya.
Kendati demikian, ia menegaskan jika hasil penyelidikan internal memutuskan dua jaksa tidak terbukti pelanggaran hukum, maka tidak akan diberikan sanksi atau mutasi jabatan.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT di sebuah hotel kawasan Cawang, Jakarta Timur pada Kamis (31/3) pukul 08.20 WIB.
Dalam kasus itu, KPK sudah menetapkan tiga tersangka, Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya (BP) Sudi Wantoko, Senior Manager PT BP Dandung Pamularno, dan Marudut selaku pihak swasta yang ditengarai sebagai perantara.
KPK juga menemukan uang senilai 148.835 dolar AS atau setara Rp1,95 miliar. Uang itu diduga untuk menyuap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Sudung Situmorang dan Aspidsus Kejati DKI Tomo Sitepu.
Pewarta: Riza Fahriza
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
