Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan peringatan Hari Kartini bisa dijadikan momentum untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam kontestasi Pilkada serentak, salah satunya dengan revisi UU Pilkada agar pro perempuan.

"Ini bisa terlihat dari hasil Pilkada serentak 2015 di mana jumlah calon kepala dan wakil kepala daerah perempuan masih jauh dari harapan," kata Hetifah Sjaifudian di Jakarta, Kamis.

Dia mengungkapkan jumlah keterwakilan perempuan pada Pilkada serentak 2015 menjadi perhatian para aktivis perempuan yang konsen di bidang politik.

Karena itu menurut dia, diperlukan upaya agar pada Pilkada 2017, muncul pemimpin daerah dari kaum perempuan.

"Revisi UU Pilkada 2015 dinilai belum memihak kepentingan perempuan," ujarnya.

Dia berharap dalam revisi UU Pilkada yang sedang berjalan, partai politik mendorong kader perempuan terbaiknya untuk tampil, sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah.

Selain itu menurut dia, inisiatif perempuan untuk maju dan dorongan dari keluarga menjadi hal yang paling penting.

"Melalui peringatan Hari Kartini, kami mendorong para aktivis perempuan untuk tak henti bergerak dan turut serta membantu lahirnya pemimpin perempuan di Pilkada 2017," katanya. Agar, lanjut dia, isu dan persoalan seputar perempuan seperti ibu, anak, kesehatan dan sebagainya, menjadi perhatian dan fokus penyelesaiannya.

Anggota Panitia Kerja Revisi UU Pilkada itu menjelaskan, rendahnya partisipasi perempuan pada Pilkada lalu dapat dilihat dari banyak data, di antaranya data yang dirilis oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang menunjukkan dari 269 daerah Pilkada hanya memunculkan 46 perempuan yang terpilih.

Jumlah tersebut terdiri atas 24 kepala daerah, dan 22 wakil kepala daerah, di antaranya, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diani dan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari

"Yang paling unik untuk diketahui, bahwa Pilkada serentak lalu menghasilkan daerah yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati perempuan, yaitu Kabupaten Klaten," ujar Hetifah.

Politikus Partai Golkar ini memaparkan keterpilihan perempuan di Pilkada serentak lalu bukan murni semata-mata karena kapasitas yang bersangkutan sebagai seorang pemimpin, namun keterpilihan perempuan dalam Pilkda seperti dipetakan oleh Perludem karena tiga faktor, pertama, keterpilihan perempuan karena etos kerja yang prima, seperti Tri Rismaharini.

"Kedua, keterpilihan perempuan karena faktor kekerabatan, seperti Asmin Laura. Ketiga, keterpilihan perempuan karena kontroversial, seperti Airin Rahmi Diani," ujarnya. 

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2016