Pernyataan ini dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat soal "Ilmu Sosial di Indonesia Perkembangan dan Tantangan dan buku berjudul Krisis Budaya", di Gedung Parlemen, Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis MPR, Jumat.
Kendati begitu, anggota Komisi II DPR Hetifah Syaifudin menyebut perkembangan ilmu sosial dalam perspektif kenegaraan, hingga saat ini masih cukup memprihatinkan.
Buktinya, saat di Indonesia mengalami kesenjangan yang cukup mendasar dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Saat ini saya sangat merasakan sekali ada problem dalam ilmu sosial di Indonesia. Sebab, dari jaman Orde Baru sampai sekarang, ternyata tidak ada perkembangan yang signifikan," ujar Hetifah dalam kesempatan itu.
Kondisi ini menurut politisi perempuan dari partai Golkar itu, bisa jadi karena terbatasnya anggaran untuk mengembangkan ilmu-ilmu sosial. Hal ini berdampak pada terjadinya kesenjangan dengan kebijakan pemerintah saat ini.
Sementara itu, peneliti dari Litbang DPR Sali Susiana, menyebutkan selain berperan dalam pengambilan kebijakan, ilmu sosial juga berperan dalam proses legislasi.
Menurut Sali, sebenarnya setiap wakil rakyat memiliki para penelitinya untuk membantu membuat kebijakan kebijakan publik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada evident based dan research based.
Kemudian, pada bagian lain, peneliti dari LIPI Nina Widyawati memaparkan ilmu sosial mempunyai empat tipe yakni tipe profesional, kritis, yang berada di dalam ranah akademik sedangkan tipe kebijakan dan publik berada dalam ranah non akademik.
Tipe profesional dan kebijakan mengacu pada penggunaan ilmu sosial sebagai instrumen sedangkan kritis dan publik mengacu pada pengetahuan yang reflektif.
"Apabila salah satu tipe saja yang menonjol maka yang akan dirasakan adalah ketimpangan dan kesenjangan," kata dia.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
