Pemerintah China berambisi meningkatkan reformasi pelayanan kesehatan dengan meningkatkan obat-obatan buatan dalam negeri, namun skandal penjualan vaksin itu makin memperjelas tantangan bagi negara kedua terbesar sebagai pasar obat itu dalam pengaturan rantai pasokan obat.
Dalam peraturan baru yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Li Keqiang dan disetujui pada Sabtu, diberlakukan peraturan yang lebih keras untuk distribusi obat-obat vaksin tidak-wajib, menurut kantor berita Xinhua.
Peraturan itu mengharuskan petugas kesehatan untuk mendapatkan vaksin secara langsung dari pembuat, untuk dikirim ke rumah sakit tanpa melalui grosir, ditambahkan.
Rumah sakit, klinik dan pejabat kesehatan juga diharuskan menyimpan data pembelian dan inventaris dengan lebih baik, memantau suhu vaksin secara tetap sebagai keharusan yang dilakukan ketika menerima vaksin.
Hukuman denda diberlakukan kepada pegawai negeri yang bersalah melanggar peraturan tersebut, menurut Xinhua.
Pemerintah berencana membuat sistem jejak perjalanan vaksin secara elektronik, tetapi belum diberikan perincian rencananya.
Pihak berwenang China menjatuhkan hukuman terhadap ratusan orang petugas yang terlibat skandal vaksin terkait perdagangan gelap jutaan vaksin, yang memicu kemarahan masyarakat. Demikian laporan Reuters.
(Uu.M007/G003)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
