Menurut mereka, pidato Sharif pada 22 April itu bukan pidato seorang negarawan.
PESA diketuai jenderal purnawirawan Ali Kuli Khan dan wakilnya laksamana purnawirawan Ahmad Tasnim.
Panama Paper tidak menyebut langsung nama PM Nawaz namun perkara ini mencuat setelah salah seorang anaknya menerima kepemilikan asset-asset yang disebut dalam Panama Papers, kara para purnawirawan ini.
"Pada dasarnya ini adalah tanggung jawab perdana menteri dalam memberikan keterangan rinci mengenai sumber asset-asset itu dan metode yang dipakai dalam memindahkan dana tersebut ke surga pajak pada perusahaan-perusahaan offshore," tulis PESA.
PESA juga menyatakan karena ini masalah pribadi, maka PM tidak perlu melibatkan lembaga negara dan kabinet.
"Kita mempunyai teladan dari perdana menteri Inggris yang menangani kasus itu oleh dirinya pribadi dan memberikan semua keterangan rinci mengenai dana-dana itu. Perdana Menteri Islandia tidak memuaskan rakyatnya sehingga mengundurkan diri tanpa ragu," sambung para purnawirawan itu dalam pernyataan tertulis seperti dikutip laman Daily Times Pakistan.
PESA menggarisbawahi yang paling penting dalam kasus ini adalah integritas pejabat publik dan kepala pemerintahan.
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
