Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin meminta pemerintah membuka moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS), namun terbatas pada penerimaan guru-guru mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

"Karena sekolah-sekolah kita kekurangan guru," kata Mahyudin ketika menyampaikan ceramah di SMKN 1 Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, seperti dalam keterangan tertulis MPR, Kamis. Pernyataan itu merupakan tanggapan atas keluhan kepala sekolah SMKN 1, Mujiono yang mengaku sekolahnya mengalami kekurangan guru.

Menurut Mujiono, saat ini guru di SMKN 1 hanya 63 orang. Dari jumlah itu, hanya 35 orang guru yang berstatus PNS, sementara sisanya berstatus honorer.

Mahyudin mengatakan, UUD memberi perhatian pada pendidikan sesuai dengan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga setiap orang harus mendapatkan pendidikan yang layak.

"Karena itu, moratorium PNS agar dibuka tapi dengan porsi terbatas khususnya untuk guru SD sampai SMA. Juga untuk mengangkat guru-guru hononer menjadi pegawai negeri," kata dia. Dalam cermahnya, Mahyudin juga menguraikan tentang tugas MPR dan sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Terkait Empat Pilar MPR RI, Mahyudin juga meminta anggota MPR serius mensosialisasikan Empat Pilar sehingga kasus pelecehan terhadap negara dan lainnya tak terjadi lagi.

"Sosialisasi Empat Pilar baru menjangkau 4 juta orang. Padahal jumah penduduk Indonesia 250 juta. Maka maklum kalau Zaskia Gotik tidak mengerti Pancasila," tutur politisi Partai Golkar itu.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016