"Namun, selama 18 tahun reformasi Pemerintah belum menunjukkan adanya keberpihakan Pemerintah yang signifikan kepada pekerja," kata R Siti Zuhro pada "Dialektika Demokrasi: Mayday dan Negara" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Siti Zuhro, aksi para pekerja pada peringatan Hari Buruh se-Dunia atau Mayday hendaknya tidak sekadar menjadi tekanan politik kepada Pemerintah, tapi menjadi lebih bermakna.
"Demokrasi itu harus menghasilkan sesuatu yang terukur," katanya.
Menurut dia, stake holder yagbterkait dengan pekerja, terutama legislatif dan media, agar terus mengingatkan Pemerintah untuk merealisasikan "Piagam Perjuangan Marsinah" yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo pada kampanye pemilu presiden 2014.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Eko Darwanto mengatakan, selama ini hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja kadang-kadang berjalan tidak harmonis, karena ketidakpahaman pengusaha terhadap iklim industri di Indoesia.
"Pengusaha asing yang membuka usaha di Indonesia, harus mampu memahami UU Ketenagakerjaan, khususnya tentang upah," katanya.
Eko menjelaskan, dari sekitar 45 juta pekerja, baru sekitar 13 juta yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut dia, hal ini menunjukkan ada ketidaksinkronan data soal jumlah pekerja.
BPJS Ketenagakerjaan, menurut Eko, saat ini sedang melakukan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan untuk jujur menyebutkan jumlah pekerja yang dipekerjakan sehingga akan terdata dengan tepat, berikut nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor induk kepegawaian (NIK).
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
