"Jumlah personel yang disiapkan tersebut belum termasuk dari unsur TNI dan Satpol PP yang juga akan berpartisipasi dalam pengamanan pada peringatan hari buruh Besok," kata Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar di Ternate, Sabtu.
Pengamanan tersebut akan dipusatkan di berbagai lokas strategis seperti pusat perdagangan, pelabuhan, bandara dan lokasi yang akan menjadi jalur dan tempat massa melakukan unjuk rasa.
Menurut dia, sasaran objek vital seperti fasilitas umum itu juga akan disiapkan personel Polri untuk melakukan patroli, sehingga menciptakan suasana kamtibmas yang betul-betul kondusif saat massa menggelar aksi unjuk rasa tersebut.
Hendri mengaku sudah ada sejumlah kelompok masyarakat yang mengajukan izin ke polisi untuk melakukan aksi demo dalam rangkaian hari buruh, namun jumlah pasti massa yang akan ikut dalam aksi demo itu belum diketahui pasti.
Ia menyatakan, Polda Malut telah membangun komunikasi secara intensif dengan perwakilan buruh dan pengusaha setempat, agar dalam hari buruh nanti tidak melakukan aksi unjuk rasa yang berujung anarkis dan mengganggu aktivitas masyarakat.
"Kami meminta agar massa aksi untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa yang berujung anarkis, karena akan mengganggu aktivitas masyarakat secara luas yang nantinya merugikan semua pihak, karena aparat kepolisian akan melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Sementara itu, Pemkot Ternate sebelumnya telah meminta perusahaan yang beroperasi di Ternate untuk membayar gaji karyawannya sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK).
Kadis Nakersos Kota Ternate, Jusuf Sunya ketika dihubungi secara terpisah menyatakan, penerapan UMK Ternate senilai Rp1,8 juta, hingga saat ini belum bisa diterapkan sejumlah perusahan swasta, bahkan ada beberapa BUMN juga terindikasi belum menerapkan pembayaran gaji berdasarkan UMK, hal ini yang menjadi alasan bagi massa buruh untuk melakukan aksi massa.
Oleh karena itu, ada sejumlah perusahan beralasan, belum mampu mambayar upah karyawannya sesuai UMK karena penerapan ini sangat besar, dan itu perlu penyesuaian, bahkan, hampir semua perusahan swasta di kota Ternate belum menerapkan UMK yang ditetapkan pemerintah Kota Ternate.
Meskipun demikian, Pemkot Ternate telah memberi sosialisasi terkait kenaikan UMK di Ternate, namun hasilnya belum maksimal, sebab beberapa perusahan mengaku butuh penyesuaian untuk mengikuti peraturan yang diterapkan pemkot, apalagi, kenaikan UMK itu butuh penyesuaian.
Pewarta: Abful Fatah
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2016
