Ketidakjelasan zonasi penyebab overlapping. Itu sederhana"Batam (ANTARA News) - Komisi II DPR RI mendorong dibantuknya zonasi wilayah antara Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, demi menghindari tumpang tindih kewenangan antara dua institusi pemerintah itu.
"Konsep zonasi, supaya jelas, wilayahnya siapa. Kalau tetap satu wilayah, akan timbulkan rebutan kewenangan terus," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy dalam rapat kerja bersama Pemkot Batam, di Batam, Senin.
Wilayah kewenangan Pemkot Batam dan BP Kawasan Batam harus dipisah, jangan keduanya berwenang di satu wilayah yang sama.
Menurut dia, jika dua lembaga berada di satu area yang sama, maka potensi konflik akan selalu terjadi.
"Ketidakjelasan zonasi penyebab overlapping. Itu sederhana," kata dia.
Kawasan Ekonomi Khusus Batam dipindahkan dari daerah otonomi Batam, dengan batasan laut. Artinya KEK di pulau yang terpisah dari Kota Batam.
Atau, pilihan ke dua, ibu kota Batam dipindahkan, dan KEK di Pulau Batam.
Yang terpenting, dua institusi itu harus tetap hidup. Karena masing-masing memiliki peran dalam pembangunan.
Di tempat yang sama, anggota Komisi II DPR RI Ali Umri mengatakan agar tidak terjadi konflik, maka sebaiknya jabatan Kepala BP Kawasan Batam adalah ex oficio Wali Kota, agar tidak ada pertentangan kebijakan antara dua lembaga itu.
Dengan menjabat ex oficio Kepala BP Kawasan, maka Wali Kota dapat menyelaraskan kebijakan dan rencana pembangunan melalui dua mesin berbeda.
Masih dalam rapat yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengatakan dualisme pemerintahan di Batam sudah terlalu lama dan harus segera diurai.
"Harus diselesaikan. Kepastian, dua entitas jangan dibiarkan sendiri-sendiri, tumpang tindih," katanya mengingatkan.
Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan yakin tidak akan ada permasalahan tumpang tindih lagi, setelah pemerintah membentuk Dewan Kawasan Batam, dan dirinya masuk sebagai anggota bersama sejumlah menteri, Kapolri, Panglima TNI, Gubernur serta Ketua DPRD Kepri.
"Saya masuk di dalamnya sebagai anggota ke-11, jadi harapannya tidak ada lagi masalah," kata dia.
Pewarta: Jannatun Naim
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
