"Kami datang untuk beraudiensi dengan Bapak Wakil Presiden, karena ini adalah pergerakan masyarakat untuk menggalang kekuatan kemajemukan Indonesia dalam menanggulangi berbagai masalah bangsa," kata Din setelah bertemu Wapres Kalla di Jakarta, Selasa.
Dalam pertemuan tersebut, Din membawa seluruh pengurus dan anggota Dewan Nasional PIM yang berjumlah 45 orang, terdiri dari akademisi, tokoh lintas agama, dan kepala daerah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa, peneliti LIPI Siti Zuhro dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani.
Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju terbentuk pada April lalu, yang bertujuan untuk terlibat langsung dalam aksi kemasyarakatan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan pinggiran.
Proyek perdana ormas PIM tersebut adalah untuk membangun kawasan desa menjadi maju dan mandiri, dengan mendorong literasi masyarakat, menggalakkan desa pintar dan mendirikan desa mandiri energi.
"Dalam waktu dekat, PIM akan terlibat dalam aksi nyata di tingkat paling bawah, yaitu desa, dengan mendorong adanya desa pintar, smart village. Hal itu supaya ada ruang untuk interaksi antarwarga masyarakat," jelasnya.
Din juga menjelaskan kehadiran PIM untuk mendukung program kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla guna membangun masyarakat dan memajukan potensi yang ada.
"Kami hadir tidak untuk berpretensi menjadi pahlawan kesiangan, tetapi menggalang potensi kemajemukan dan keberagaman sebagai kekuatan bangsa," ujarnya.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
