Dana desa jangan dipakai untuk beli kendaraan dinas ataupun perbaikan kantor desa,"Jimbaran (ANTARA News) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengingatkan agar dana desa dapat digunakan dengan tepat untuk tiga hal prioritas.
"Dana desa jangan dipakai untuk beli kendaraan dinas ataupun perbaikan kantor desa," kata Marwan saat menjadi narasumber dalam Seminar Bhakti Desa II, di Kampus Universitas Udayana di Jimbaran, Badung, Bali, Rabu.
Ia mengemukakan tiga hal penting yang harus menjadi skala prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan kapasitas ekonomi lokal.
Dia menegaskan terkait dengan pembangunan infrastuktur haruslah yang padat karya dengan melibatkan para pekerja dari desa yang bersangkutan dan menggunakan sumber daya alam yang tersedia di sana, sedangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dan pendidikan dapat digunakan untuk kegiatan posyandu, poliklinik desa dan juga pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD).
Sementara untuk pengembangan apasitas ekonomi lokal seperti untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), koperasi desa maupun pengembangan sektor perkebunan, peternakan serta pertanian.
Marwan juga menyampaikan bahwa desa menyimpan potensi ynag sangat besar untuk dikembangkan, mengingat 52 persen penduduk Indonesia tinggal di desa dan 52,9 persen diantaranya merupakan penduduk usia produktif/penduduk angkatan kerja.
Di sisi lain, dia juga mengingatkan para kepala desa bahwa pembangunan di desa harus dilakukan secara terencana yaitu berdasarkan analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan ) yang dihadapi oleh desa.
Dalam seminar yang mengangkat tema "Membangun Negeri dari Desa" juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politk, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Luhut Pandjaitan sebagai nara sumbernya.
Dalam paparannya, Luhut menyampaikan beberapa hal penting yang perlu dilakukan dalam upaya pembangunann ketahanan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah tentang pemberantasan narkoba.
Menurut dia, bahaya dan ancaman narkoba perlu disikapi oleh semua pihak termasuk di dalamnya aparat desa untuk menyosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat.
"Pemberantasan narkoba perlu sinergitas semua komponen termasuk di dalamnya aparatur desa. Narkoba tidak mengenal status sosial maupun tempat tinggal dalam penyebarannya," katanya.
Di samping masalah narkoba, mantan Kepala Staf Keperesidenan Republik Indonesia ini juga memaparkan pentingnya pembangunan infrastruktur seperti tol, bandara serta pelabuhan dalam upaya menjaga stabilitas harga mengingat stabilitas harga akan sangat berpengaruh pada sektor keamanan.
Khususnya untuk Bali, ia berpesan agar potensi pariwisata Bali semakin dikembangkan ke depannya serta meningkatkan terus taraf pendidikan masyarakatnya sehingga Bali nantinya akan memilki sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. "Pelihara dengan baik budaya rajin yang dimiliki orang Bali," ujar Luhut.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
