"Sampai kapanpun saya tidak izinkan kapal hisap tersebut beroperasi mengeruk bijih timah di kabupaten ini," katanya di Manggar, Kamis.
Ia menjelaskan izin operasional kapal hisap itu dikeluarkan sebelum dia menjabat kepala daerah.
"Kalau tidak salah ada enam unit kapal hisap beroperasi di daerah ini. Izinnya dikeluarkan pada 2011 atau sebelum saya jadi bupati," ujarnya.
Ia mengatakan keberadaan kapal hisap tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang semakin parah dan masyarakat juga menolak.
"Saya tidak sekarang saja menolak keras terhadap kapal hisap, waktu saya anggota DPRD Babel pada 2011 juga sudah menyuarakan penolakan," ujarnya.
Ia menegaskan tidak ada kepentingan apapun terhadap kapal hisap itu dan penolakan tersebut murni karena menyelamatkan lingkungan serta masa depan masyarakat.
"Terkait izin kapal isap yang sudah dikeluarkan kami akan evaluasi kembali dan menanyakan kepada pihak Pemprov Babel. Itu bukan harga mati, izin bisa saja dicabut," ujarnya.
Pewarta: Ahmadi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
