Semarang (ANTARA News) - Bupati dan wali kota di Jawa Tengah dituntut untuk memberantas berbagai praktik pungutan liar sebagai bentuk reformasi birokrasi.

"Sikat sampai habis segala bentuk pungli, jangan pernah ragu karena itu menyakitkan hati rakyat," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Minggu.

Selain itu, kepala daerah se-Jateng juga diminta untuk mengubah sejumlah peraturan yang mempersulit jalannya pembangunan.

Ia pun mengingatkan kepala daerah untuk berkonsultasi dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Jawa Tengah, saat akan mengubah peraturan yang dinilai mempersulit penyerapan anggaran.

"TP4D yang mempunyai tugas mendampingi pejabat pemerintahan dalam program pembangunan sehingga pejabat pemerintah tidak perlu khawatir kebijakannya justru berpotensi menyeretnya ke ranah hukum," ujarnya.

Mantan anggota DPR RI itu mengaku pernah ikut terlibat dalam pengubahan Peraturan Pemerintah tentang Tanah Bengkok Desa karena dinilai menyulitkan kepala desa.

Ia juga meminta bupati dan wali kota berkomunikasi dengan TP4D tentang bagaimana membuat pola anggaran yang efisien serta pembangunan dapat berjalan dengan baik.

"Bupati/wali kota juga diminta selalu transparan dan akuntabel dalam setiap penganggaran," katanya.

Pewarta: Wisnu Adhi N.
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016