"Mungkin ada kelanjutan dalam satu atau dua minggu setelah Sidang Tahunan IDB," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.
Isa menjelaskan pembentukan bank infrastruktur syariah terakhir kali dibahas dalam sela-sela pertemuan Bank Dunia antara Menteri Keuangan Indonesia dengan Turki serta IDB pada April 2016, dan setelah itu dibentuk satuan tugas (task force) untuk membahas detail dari bank tersebut.
"Mereka sepakat untuk mendalami gagasan bank infrastruktur syariah dengan membentuk task force dan Indonesia-Turki sedang menyiapkan nama-nama yang terlibat. Tapi kalau memungkinkan ide ini akan dilanjutkan pada pertemuan awal di Sidang Tahunan IDB," katanya.
Executive Secretary IDB Group Ghassan Al-Baba menambahkan bank infrastruktur syariah belum akan diresmikan dalam Sidang Tahunan di Jakarta, karena baru dalam pembicaraan pada tingkat satuan tugas.
Namun, ia memastikan pembentukan bank infrastruktur syariah tersebut harus menjawab permasalahan dan kepentingan yang relevan bagi negara anggota IDB antara lain tantangan investasi, infrastruktur, fasilitas publik, pendidikan dan kesempatan kerja.
"Hal terpenting bagi IDB adalah mengikuti mandat dan menjawab kepentingan negara anggotanya, sedangkan pengembangan infrastruktur sangat krusial. Namun memang pembentukan bank ini tidak bisa membutuhkan waktu yang cepat," ujar Al-Baba.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah institusi multilateral baru, bank infrastruktur syariah, yang bermanfaat untuk alternatif pembiayaan proyek infrastruktur, bersaing dengan Turki.
Salah satu alasan pengajuan diri sebagai tuan rumah bank infrastruktur ini adalah karena Indonesia sedang membangun industri keuangan syariah yang berpotensi makin berkembang di masa mendatang.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
