"Pembuatan website desa sudah berjalan sejak dua tahun lalu. Sekarang ini sudah ada 56 desa yang memiliki website desa yang berisi pelaporan keuangan desa dan potensi desa," kata Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur, di Bojonegoro, Rabu.
Lebih lanjut ia menjelaskan keberadaan website desa merupakan bentuk keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan di dalam UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.
Di daerahnya, pengelolaan website desa di atur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro No. 20 tahun 2012 tentang Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik.
"Di dalam perbup mengatur alokasi anggaran operasional website desa bisa masuk di dalam APBDes," paparnya.
Ia mencontohkan di Kecamatan Sumberrejo, dengan 26 desa sudah memiliki website desa dengan mengalokasi anggaran operasional website desa di dalam APBDes sebesar Rp5 juta per tahun.
"Website desa selain berisi pelaporan pemanfaatan anggaran desa, juga berisi berbagai potensi desa," tandasnya.
Ia menargetkan seluruh desa/kelurahan (430 desa/kelurahan) di daerahnya sudah memiliki website pada 2017.
"Target tahun ini ada tambahan 26 website desa," tandasnya.
Ia menambahkan keterbukaan informasi publik di daerahnya juga dilakukan melalui 60 blog kelompok informasi masyarakat (KIM) yang tersebar di berbagai desa.
"Kami akan terus mendorong terbentuknya website desa juga kelompok informasi masyarakat (KIM) melalui berbagai pelatihan," ucapnya, menegaskan.
Bahkan, menurut dia, kominfo juga memberikan pendampingan teknis kepada personel pengelola website desa terkait kelancaran website desa. Pendampingan teknis untuk menghindari website desa tidak berhenti karena pengelolanya tidak pernah mengupdate perkembangan data.
"Harapan kami perkembangan website desa selalu di update, kalau tidak bisa harian, ya mingguan atau minimal sebulan sekali," ucapnya, menambahkan.
Pewarta: Slamet Agus Sudarmojo
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
