Kalau untuk nelayan agar sejahtera maka solusinya adalah Bulog Perikanan, baik itu bisa langsung dari lembaga Bulog sekarang atau maupun dari BUMN Perikanan,"Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan sepakat dalam upaya pemerintah guna mengaktifkan lembaga seperti Bulog Perikanan yang dinilai merupakan solusi peningkatan kesejahteraan nelayan.
"Kalau untuk nelayan agar sejahtera maka solusinya adalah Bulog Perikanan, baik itu bisa langsung dari lembaga Bulog sekarang atau maupun dari BUMN Perikanan," kata Wakil Ketua Umum Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto dalam diskusi ketika berkunjung dengan delegasi Kadin ke Redaksi LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, Kamis.
Menurut Yugi, dengan adanya Bulog Perikanan maka hasil nelayan tradisional di berbagai daerah kapan pun juga akan dapat terserap dan tidak sia-sia.
Selain itu, ujar dia, penyerapan harga tangkapan dan hasil budidaya pelaku usaha perikanan juga harus dilakukan dengan sesuai dengan standar harga yang berlaku di pasaran.
Wakil Ketua Umum Kadin itu memaparkan, lembaga Bulog Perikanan itu harus terdapat hingga ke tingkat daerah-daerah terutama yang merupakan sentra produksi perikanan di Tanah Air.
Sementara itu, Direktur Pemberitaan LKBN Antara Aat Surya Safaat mengemukakan, pihaknya terus memberitakan berita tentang kemaritiman serta sektor kelautan dan perikanan karena banyak diminati.
"Kami ada public service obligation (PSO) dan salah satu prioritasnya tentang kemaritiman," kata Aat Surya Safaat.
Terkait dengan wacana Bulog Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam sejumlah kesempatan mengatakan akan memberdayakan kembali dua BUMN Perikanan untuk menjadi lembaga penyangga hasil kelautan dan perikanan, semacam Bulog untuk perikanan.
Menurut Menteri Susi, dua BUMN itu akan bertugas guna menyerap hasil perikanan para nelayan di seluruh Indonesia seperti yang telah dilakukan selama ini oleh Perum Bulog dalam menyerap komoditas beras. "Ini agar harga di tingkat nelayan tidak jatuh," ucapnya.
Sedangkan Anggota DPR RI dari Komisi IV, Made Urip mendorong perusahaan umum Badan Urusan Logisltik (Perum Bulog) menjadi Badan Otoritas Pangan Nasional.
"Dengan menjadi Badan Otoritas Pangan Nasional, maka Bulog bisa bertanggung jawab mengendalikan dan menjamin ketersediaan seluruh bahan pangan di Indonesia, termasuk bahan pangan dari perikanan," kata Made Urip di Kendari, Sabtu (28/2).
Menurut dia, selama ini pemerintah sulit mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan di negara ini, karena kewenangan Bulog dalam mengendalikan pangan sangat terbatas.
Dalam mengendalikan pangan nasional lanjutnya, Perum Bulog hanya mengurus bahan pangan strategis saja seperti beras, gula dan terigu.
"Kami harapkan Pemerintahan Jokowi-JK bisa segera merespon usulan perubahan status Perum Bulog menjadi Badan Otoritas Pangan Nasional, sehingga masalah ketersedaiaan pangan di negara ini bisa lebih terjamin," katanya.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
