"Saya lihat, persoalan yang krusial saat ini di Kota Bekasi adalah masalah 49 lokasi banjir dan 19 titik kemacetan," katanya di Bekasi, Jumat.
Dia mempersilakan pejabat terkait Pemkot Bekasi untuk mengajukan kebutuhan dana penanggulangan persoalan itu kepada dirinya sebagai aspirasi untuk dikawal pencairannya.
Menurut dia, program bantuan dana pemerintah pusat harus datang berdasarkan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui lembaga legislatif kepada pemerintah pusat.
"Program itu harus datang dari bawah, yakni program pemerintah daerah," katanya.
Pada 2015, dirinya telah membawa sejumlah program untuk pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi yang bersumber dari APBN senilai total Rp65 Miliar.
Dana itu salah satunya dimanfaatkan untuk program drainase perkotaan sebesar Rp30 Miliar dan sisanya untuk keperluan perbaikan jalan.
"Saya tidak bisa memantau langsung kegiatan penyerapan anggaranm 2015 itu, karena pengerjaannya dilakukan oleh pengembang swasta," katanya.
Terkait dengan besaran dana bantuan pemerintah pusat pada 2016, Sukur mengaku belum dapat menjanjikannya saat ini mengingat APBN Perubahan 2016 saat ini belum disahkan.
"APBN-P saat ini kan belum disahkan, yang murni kemarin belum bisa direalisasikan saat ini karena tidak ada pengajuan dari Pemda Kota Bekasi," katanya.
Sukur berharap, agar Pemkot Bekasi segera mengajukan kebutuhan dana kegiatan untuk persoalan prioritas di wilayahnya yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
