"Secara teknis dari sisi penyelenggaraan KPU sudah melakukan berbagai perbaikan," kata dia, dalam Seminar Nasional Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Fakultas Hukum, Sabtu.
"Pada pemilu yang lalu tidak ada keharusan upload foto, sekarang ada kewajiban untuk upload hasil pemungutan suara di web KPU," sambung dia.
Untuk persoalan DPT, Fadli mengatakan KPU secara teknis telah membuat suatu sistem, sistem data pemilih, begitu pula dengan persoalan pendaftaran calon.
Meski demikian, Fadli mengimbau masyarakat luas untuk ikut serta mengawasi jalannya pemilihan umum kepala daerah.
"Kami tidak bisa mengawasi petugas-petugas kami, kami juga berharap partisipasi masyarakat untuk memantau," ujar dia.
Lebih lanjut, Fadli berharap penyelenggaraan Pilkada 2017 mendatang lebih baik dibanding sebelumnya. Pasalnya, KPU telah melakukan evaluasi terhadap Pilkada 2015.
"Terkait persoalan pencalonan, ada sumber masalah konflik internal partai politik itu sendiri," kata Fadli.
"Untuk dampak pemilu, kami berusaha memperbaiki sistem pencalonan, pelayanan data pemilu. Kami membutuhkan dukungan masyarakat dan mahasiswa," lanjut dia.
Terkait regulasi yang saat ini tengah dalam proses revisi undang-undang, Fadli mengatakan bahwa penyelenggaraannya akan mengacu pada hasil tersebut.
"Mudah-mudahan hasil yang ditunjukkan untuk perbaikan, bukan untuk kepentingan kelompok atau partai politik," ujar Fadli.
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
