"Di Provinsi Sulut terdapat tiga daerah kepulauan yaitu Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud. Telekomunikasi masih terbatas dan menjadi kendala," ujar Dondokambey di Manado, Sabtu.
Persoalan telekomunikasi, kata dia, semakin membutuhkan perhatian manakala dihubungkan dengan pulau terluar yang berbatasan dekat dengan negara tetangga Filipina seperti Pulau Marore (Kabupaten Kepulauan Sangihe) dan Pulau Miangas (Kabupaten Kepulauan Talaud).
"Karena itu pemerintah provinsi mengharapkan adanya penambahan jaringan telekomunikasi hingga ke daerah kepulauan ini. Kami akan mengkoordinasikan dengan mereka (Kemkominfo)," ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, dirinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan mengawasi penyelenggaraan tugas pembantuan, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Hal ini, lanjut dia, diamanatkan dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Pemerintah daerah kemudian harus mampu menjawab dan senantiasa berperan aktif serta bersinergi positif dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 baik pada peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," ujarnya.
Dia berharap, pembangunan yang berpijak dari nawa cita yang membangun dari daerah pinggiran (kepulauan dan perbatasan) mampu mewujudkan pembangunan dan pengembangan sosial ekonomi dan kebudayaan.
"Kesemuanya itu sebagai esensi dari pencapaian visi terwujudnya Sulut berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik serta berkepribadian dalam budaya," ujarnya.
Pewarta: Karel A Polakitan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
