Jakarta (ANTARA News) - Kebutuhan belanja modal Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mencapai Rp16 triliun untuk 2017 atau dua kali lipat dari tahun ini yang hanya Rp8 triliun.

"Tahun 2017 ini memang semakin besar anggarannya dari perkeretaapian, hampir Rp16 triliun untuk belanja modal," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono usai pengukuhan tenaga penguji perkeretaapian di Jakarta, Kamis.

Prasetyo mengatakan alokasi anggaran untuk belanja modal membangkak karena adanya sejumlah penugasan, terutama untuk penambahan aset.

"Yang paling banyak dipesankan Pak Menteri ini untuk aset perkeretaapian dalam wujud yang benar," ucapnya.

Jadi, dia memastikan untuk proyek perkeretaapian harus betul-betul sampai selesai dan beroperasi, misalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, meliputi pembangunan Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi dan Trans Papua, KA Bandara, kereta ringan (light rapid transit/LRT) Jabodetabek dan Palembang dan lainnya.

Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal Kemenhub, pihaknya telah berhasil menghemat sebanyak Rp798 miliar dari proyek KA yang akan dilelangkan periode Januari hingga 11 April 2016.

Prasetyo mengatakan penghematan tersebut bisa dialokasikan ke belanja modal karena alokasi anggaran Ditjen KA tahun ini juga terkena pemotongan sebesar Rp1 triliun dari Rp13 menjadi Rp12 triliun.

Imbasnya, dia menyebutkan, belanja modal juga terkena efisiensi tersebut, yakni dari Rp9 triliun menjadi Rp8 triliun.

"Jadi, di Itjen itu sebelum proyek diteken kontrak dilakukan review kajian terlebih dahulu, nah pemotongan ini tidak kemana-mana, dialokasikan untuk belanja modal," tuturnya.

Dia mengatakan penghematan tersebut meliputi hampir seluruh proyek KA, termasuk proyek-proyek besar.

Sebagai kompensasinya, Prasetyo mengatakan, pihaknya harus memangkas perjalanan dinas pegawai-pegawai.

"Ini serba salah juga karena kalau teman-teman menguji (ke lapangan) juga perlu perjalanan dinas, terutama untuk pengujian keselamatan harus jalan terus," imbuhnya.

Berdasarkan data Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, total kebutuhan pendanaan 2017 mencapai Rp46,2 triliun, yang meliputi kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang sarana perkeretaapian Rp725,6 miliar, lalu lintas dan angkutan KA Rp164,6 miliar, prasarana dan fasilitas KA Rp44,9 triliun, keselamatan perkeretaapian Rp184,5 miliar dan dukungan manajemen serta teknis lainnya Rp134 miliar.

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016