DPRD Maluku Utara desar pendataan tenaga kerja asing

Ternate, Maluku Utara (ANTARA News) - Kehadiran tenaga kerja asing bukan cuma di kota besar atau pekerja dengan keahlian tinggi. Ini juga yang membuat DPRD Maluku Utara mendesak tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan tambang di sana didata.

"Selain itu, permasalahan Analisis Dampak Lingkungan, yang terdapat di tiga perusahaan pertambangan di sini, yakni Nusa Halmahera Mineral, Trimega Bumi Persada," kata Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Zulkifli, di Ternate, Sabtu.

Dia menyebutkan, data terakhir menyatakan ada sekitar 1.000 tenaga kerja asing yang bekerja di pertambangan di sana. Perincian penyebarannya, di Kabupaten Halmahera Utara (54), Kabupaten Halmahera Selatan (801), Kabupaten Halmahera Tengah (218), Kabupaten Kepulauan Sula (27) serta Kabupatan Taliabu (72).

Hingga kini, kata dia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara belum memiliki data jumlah tenaga kerja asing, yang memenuhi kualifikasi maupun tidak memenuhi kualifikasi di tiap perusahaan tambang.

Di Jakarta belum lama ini dihebohkan kehadiran tujuh pekerja dari China yang kedapatan menggali tanah di dalam lingkungan Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Mereka ditenggarai bekerja terkait pendirian stasiun kereta api cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan Indonesia-China dengan penerbitan AMDAL-nya dilakukan secara sangat cepat untuk ukuran proyek sebesar itu. Disebut-sebut dua dari tujuh pekerja asal China itu ditangkap saat memakai seragam militer China.