"Saya rasa itu malah bagus untuk persaingan usaha," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam perbincangan di Jakarta, Kamis.
Menurut Hariyadi, adalah hal yang wajar jika pemerintah terlibat dalam pengelolaan ayam karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Namun, langkah itu dianggap tidak akan mudah karena ada beberapa perusahaan swasta besar yang telah berkecimpung di bidang tersebut sejak lama.
"Pasalnya, perusahaan-perusahaan itu sudah memiliki infrastruktur yang kuat. Kalau pemerintah masuk ke bisnis itu, artinya ada pesaing baru untuk mereka," kata dia.
Adapun praktisi sudah menyatakan dukungan atas langkah pemerintah yang akan melibatkan BUMN dalam industri ayam yang dilakukan demi stabilkan harga di tingkat pedagang.
"Saya sangat mendukung langkah tersebut. Pemerintah memang harus terlibat dalam industri ayam agar merasakan apa yang kami rasakan," Senior Vice President PT Japfa Comfeed Indonesia Budiarto Soebijanto.
Japfa bahkan mengusulkan agar pemerintah terlibat sektor hulu sampai hilir industri ayam dan melakukan investasi berkelas dunia, sekaligus menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang yang sama.
Rencana keterlibatan pemerintah di sektor ayam ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang meminta BUMN beroperasi di hulu industri unggas agar harga daging ayam ras di tingkat pedagang tetap stabil.
Sementara itu, dari hasil pantauan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) pada Januari-Februari 2016, terjadi disparitas harga yang tinggi untuk komoditas daging ayam.
Daging ayam di tingkat peternak mencapai Rp10.000 per kilogram. Namun, harga daging ayam di pasaran berkisar Rp38.000-Rp40.000 per kilogram dari harga yang ideal Rp18.000 per kilogram.
Intervensi BUMN dibutuhkan sebagai penyeimbang perusahaan besar yang mendominasi bisnis daging ayam dan menjaga harga agar tidak terlalu tinggi.
Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
