China meningkatkan pernyataannya sebelum keluarkan putusan oleh Pengadilan Tetap Arbitrasi di Denhaag terkait perkara itu.
China menolak mengakui perkara itu dan mengatakan bahwa seluruh perselisihan sebaiknya diselesaikan melalui pertemuan dwipihak.
Pemerintah China mengatakan lebih dari 40 negara memberikan bantuan untuk sikapnya, yang terbaru adalah dukungan dari sejumlah negara Afrika, Sierra Leone dan Kenya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lu Kang mengatakan bahwa sejumlah negara lain tanpa menyebutkan namanya, telah mencoba untuk memperburuk nama China atas Laut China Selatan, mengeluarkan kebingungan dan mencoba untuk mengendalikan opini publik.
"Melawan latar belakang ini, sejumlah negara bersahabat yang peduli dengan China ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi," kata Lu dalam pengarahan pers harian.
"Begitu kami berhasil menunjukkan apa yang benar dan yang salah dan mendapatkan cerita sepenuhnya, sejumlah negara bersedia untuk berbicara atas dasar keadilan," katanya.
"Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih untuk hal ini. Itu menunjukkan bahwa penyebab itu mendapatkan dukungan yang besar dan orang-orang memiliki rasa keadilan yang alami," kata Lu.
Sementara sebagian kecil negara ingin memperburuk nama China dalam isu ini, mereka tidak dapat disebut mewakili komunitas internasional, tambahnya.
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya itu, yang dilewati oleh kapal-kapal perdagangan senilai lima triliun Dolar Amerika tiap tahunnya. Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia dan Taiwan juga mengklaim wilayah serupa.
Filipina menentang klaim China terhadap sebuah wilayah yang membentang ke jantung maritim Asia Tenggara, yang mencakup ratusan pulau dan karang yang disengketakan.
Meskipun ada bantahan China, yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk mengancam di Laut China Selatan, mereka meningkatkan keberadaan militernya dan melakukan program reklamasi lahan yang ambisius, termasuk pembangunan lapangan udara untuk kepentingan militer.
Langkah yang ditempuh oleh China itu telah menuai kritikan dari Amerika Serikat.
Amerika Serikat bukan merupakan pihak yang mengklaim Laut China Selatan namun mengatakan mereka memiliki kepentingan dalam memastikan kebebasan bernavigasi dan penerbangan di wilayah itu.
Amerika Serikat dan Uni Eropa meminta China menghormati keputusan dari Denhaag. Pengadilan itu tidak memiliki kekuatan menegakkan hukum dan keputusannya diabaikan sebelumnya, demikian Reuters.
(Uu.Ian/KR-MBR)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
