"Kami tidak ingin memakai sistem ERP yang baru-baru atau masih dikembangkan. Kami mau pakai sistem ERP yang sudah dipakai di negara-negara maju," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.
Sistem ERP yang masih dalam tahap pengembangan saat ini, menurut dia, tidak menjadi pilihan Pemerintah Provinsi karena belum diketahui kualitasnya, sehingga dikhawatirkan akan berisiko jika diterapkan di wilayah ibu kota.
"Kami tidak mau ambil risiko. Jadi, dari pada kami pakai teknologi terbaru tapi belum diketahui kualitasnya, lebih baik kami pakai yang sudah ada saja, yang sudah dipakai lebih dulu," ujar Basuki.
Di sisi lain, dia mengaku telah menyetujui permintaan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk melakukan studi mengenai ERP dan dia meminta hasil studi itu segera dilaporkan secara menyeluruh.
"Kami setujui usulan studi ERP oleh DTKJ. Tapi, kami minta studi ERP yang sudah digunakan di negara-negara maju. Apalagi, ERP ini bukan barang murah, harganya sekitar Rp2 sampai Rp3 triliun, studinya harus lengkap," tutur Basuki.
Dia mengatakan sambil menunggu realisasi penerapan sistem ERP, Pemerintah Provinsi DKI terlebih dahulu akan memberlakukan sistem plat nomor ganjil genap untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi.
"Rencananya, uji coba sistem ganjil genap itu akan dilaksanakan mulai Juli 2016 oleh kepolisian. Setelah itu, kami akan melakukan evaluasi. Kami berharap ganjil genap itu bisa membantu mengurangi kemacetan di Jakarta," ungkap Basuki.
Pewarta: Cornea Khairany
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
