Janji pemerintah mengusahakan (anggaran Kemhan-TNI) 1,5 persen dari PDB, karena itu pagu yang diajukan jangan jauh dari yang dijanjikan sehingga ketika pengajuannya kami tolak dahulu,"Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mengatakan Komisi I menolak pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan-TNI tahun anggaran 2017 sebesar Rp104 triliun-Rp107 triliun karena pagunya jauh di bawah seperti yang dijanjikan pemerintah.
"Janji pemerintah mengusahakan (anggaran Kemhan-TNI) 1,5 persen dari PDB, karena itu pagu yang diajukan jangan jauh dari yang dijanjikan sehingga ketika pengajuannya kami tolak dahulu," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan pagu yang diajukan untuk Rp104 triliun hingga Rp107 triliun padahal kalau 1,5 persen dari PDB, anggarannya sekitar Rp180-200 triliun.
Menurut dia, kalau anggarannya 1,5 persen dari PDB maka diperuntukkan bagi koordinasi, alutsista, kesejahteraan TNI, perumahan dan fungsi-fungsi lainnya.
"40 persen untuk belanja rutin, 20 persen lebih sedikit untuk belanja barang dan sisanya belanja modal," ujarnya.
Hanafi mengatakan dari penjelasan pemerintah mengapa tidak bisa memenuhi 1,5 persen dari PDB karena alasan ekonomi.
Namun menurut dia, anggaran TNI tidak bisa diperlakukan sama dengan kementerian/lembaga lain karena TNI merupakan tulang punggung negara dalam menjaga kedaulatan negara.
"Karena itu dalam penganggarannya ada termin khusus dari sisi politik anggaran terutama dari pihak Kemenkeu dan Bappenas," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
