"Harus bikin koridor yang dikawal oleh TNI AL, setiap barang yang dibawa sehingga terjamin keamanannya. Setelah itu dikawal lagi oleh AL Filipina atau perarian lain sebelah baratnya itu Malaysia jadi sama dikawal juga," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin.
Hal itu menurut dia penting segera dilakukan karena pada tahun 2016 ini banyak awak kapal yang disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Sulu, Filipina Selatan.
Menurut TB Hasanudin, jalur perdagangan melaui perairan laut yang berbatasan dengan Filipina masih belum tertata.
"Patroli bersama juga harus dilakukan oleh kedua belah pihak negara yakni Filipina dan Indonesia agar dapat terwujudnya kondisi yang aman," ujarnya.
Dia mengatakan, lebih baik lagi pihak Indonesia melakukan lobi ke Filipina agar ada patroli bersama.
Anggota Komisi I DPR Supiadin Aris Saputra mengaku prihatin dengan penyenderaan tujuh WNI oleh kelompok Abu Sayyaf terutama peristiwa tersebut bukanlah yang pertama kali.
Dia mempertanyakan kejadian yang berulang kali tersebut dan meminta konsep "crisis center" pemerintah segera dibentuk.
"Diplomasi total artinya tidak bisa bekerja dengan an sich pemerintah. Karena di sana itu tim yang membebaskan itu rata-rata LSM, dan pemerintah hati-hati karena di sana banyak makelar juga pembebasan. Cari uang jadi kalau kita salah pilih negosiator akan habis," tuturnya.
Padahal, menurut Supiadin, dalam kasus penyanderaan WNI beberapa waktu lalu pihaknya telah menyepakati dengan pemerintah Filipina tidak memberikan uang dan Pemerintah Indonesia juga tidak memberikan uang.
Dia menjelaskan kompensasi dari kesepakatan tersebut, pihaknya menyekolahkan 35 anak Filipina Selatan secara gratis di Aceh sehingga dirinya mengingatkan pembebasan sandera harus menggunakan pendekatan informal.
"Seperti yang saya lakukan kemarin, memimpin pembebasan 10 sandera saya pimpin itu tanpa uang," kata Politikus NasDem itu.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
