... sewa server lalu masukkan nama, alamat, dan data lainnya pemilik KTP itu di internet sehingga bisa diakses publik secara langsung. Dan seluruh pemilih di DKI bisa mencari apakah namanya tercantum atau tidak...Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pembina Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Adian Napitupulu, tidak akan hadir dalam verifikasi 1 juta data KTP yang akan diadakan Teman Ahok karena membuang waktu saja.
Sebaliknya, politisi PDI Perjuangan ini memberi saran kepada Teman Ahok agar verifikasi bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Dia menyebut, Teman Ahok bisa saja menyewa server yang bisa memudahkan seluruh masyarakat untuk mengakses verifikasi itu.
Itu lebih efektif dan menghemat pengeluaran dibanding menyiapkan 4.000 relawan untuk memverifikasi 1 juta data KTP.
"Caranya gampang, sewa server lalu masukkan nama, alamat, dan data lainnya pemilik KTP itu di internet sehingga bisa diakses publik secara langsung. Dan seluruh pemilih di DKI bisa mencari apakah namanya tercantum atau tidak," kata dia, dalam pernyataannya, di Jakarta, Selasa.
Kalau kerahasiaan pendukung mau terjaga, kata dia, masukkan saja nomor KTP, RT/RW, dan kelurahannya. "Setahu saya sewa server yang paling bagus dan kapasitas besar selama tiga bulan paling mahal hanya Rp 100 juta, ditambah biaya input Rp 200 per data. Cara ini Teman Ahok bisa menghemat sekitar Rp 4,1 miliar," kata dia.
Teman Ahok sebelumnya mengatakan akan mengundang sejumlah orang yang meragukan pencapaian 1 juta data KTP yang diperoleh Teman Ahok.
Napitupulu pernah meragukan kesahihan data 1 juta KTP Teman Ahok yang dia nilai terlalu cepat terkumpul. Menurut dia, mustahil Teman Ahok bisa mengumpulkan 1 juta data KTP hanya dalam tempo Maret hingga Juni 2016.
Di salah satu media massa Teman Ahok mengklaim sudah siapkan 4.000 relawan "berbayar" untuk mem-verifikasi 1 juta KTP itu. Dengan 4.000 relawan berbayar maka tiap relawan berbayar rata rata harus memverifikasi 250 KTP.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
