"Ini instruksi Presiden dalam rangka meningkatkan pemanfaatan pontensi dan kekayaan alam dalam negeri," kata Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Tengah Iskandar Rasyid yang dihubungi di Palu, Kamis.
Ia tidak menyebutkan berapa besar kebutuhan aspal buton untuk proyek-proyek peningkatan jalan nasional di wilayahnya, namun mengatakan cukup besar.
Sesuai dengan kontrak-kontrak pekerjaan yang telah ditandatangani, kata Iskandar, semua rekanan wajib menggunakan aspal buton maksimal 15 persen dari kebutuhan aspal tiap proyek.
Namun, Iskandar mengakui bahwa penggunaan aspal buton agak menyulitkan rekanan karena jenis aspal itu agak "rewel" dibandingkan dengan aspal minyak, karena sensitif dengan bahan pencampur lainnya.
"Akan tetapi hal itu bukan alasan untuk menghindari penggunaan aspal buton. Kami wajib menggunakan aspal ini sesuai instruksi Presiden dan kelemahan-kelemahan dalam penggunaan aspal ini harus bisa diatasi dengan penerapan teknologi," ujarnya.
Hambatan lain yang ditemukan dalam penggunaan aspal buton adalah bila kualitas aspal buton yang dikirim produsennya dari Sulawesi Tenggara tidak sesuai standar yang ditentukan.
"Baru-baru ini, salah satu kontraktor di Kabupaten Poso terpaska mengembalikan 1.500 karung aspal buton yang diterimanya dari Sultra karena kadar aspal dalam bitumen tidak sesuai standar yakni 15 persen ke atas," ujarnya.
Produsen aspal itu, kata Iskandar, berjanji akan mengganti aspal tersebut, namun sampai saat ini belum dapat direalisasikan penggantinya.
Hal-hal seperti ini dapat mengganggu kinerja kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dalam kontrak yang disepakati, karena itu perlu sekali kerja sama yang baik antara pengguna dan produsen aspal buton tersebut.
Iskandar menyebutkan bahwa ada tiga perusahaan produsen aspal Buton yang menjadi penyuplai aspal ke proyek-proyek peningkatan jalan nasional di Sulawesi Tengah.
Pewarta: Rolex Mahala
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
