"Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan bagian dari silk road (jalan sutra)," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Kamis.
Menurut Susi, Indonesia selayaknya harus bisa menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai poros maritim dalam bisnis perikanan, tetapi juga dalam rangka menyelesaikan beragam permasalahan bangsa seperti fenomena "stunting" (terhambatnya tinggi badan) yang melanda sebagian anak Indonesia.
Hal tersebut karena bila semakin banyak orang di Tanah Air yang mengonsumsi ikan sebagai pengganti daging sapi atau ayam, maka diharapkan pula gizi anak-anak di Indonesia juga semakin baik dan pertumbuhan tinggi mereka juga bisa tidak terhambat.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengutarakan harapannya agar ke depannya, produksi sektor kelautan dan perikanan juga dapat menjadi pemasok devisa terbesar bagi Indonesia.
Dia juga ingin agar kekompakan yang ada terus dimiliki berbagai elemen penegak hukum terkait kejahatan perikanan seperti TNI AL, Kepolisian, dan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Kita tahu persoalan bangsa ini banyak tumpang tindih wewenang dan institusi. Kita perlu harmonisasikan ini," ucapnya dan menegaskan, kapal pencurimikan pasti tetap akan ditenggelamkan atas perintahnya.
Terkait dengan inisiatif Silk Road pemerintahan China, kantor berita Reuters menyatakan berbagai perusahaan negara Tirai Bambu tersebut telah berinvestasi 15 miliar dolar AS pada 2015 untuk inisiatif tersebut.
Program tersebut diumumkan Presiden China Xi Jinping pada 2013 yang juga dikenal sebagai program "One Belt, One Road", bertujuan membangun infrastruktur di Asia Tengah, Barat, dan Selatan, serta di Afrika dan Eropa.
Sedangkan pemerintahan China itu sendiri juga telah berkomitmen sebesar 40 miliar dolar AS untuk Dana Silk Road, dan gagasan itu disebut-sebut sebagai pendorong lahirnya lembaga Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB).
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
