"PMK (Peraturan Menteri Keuangan) minggu ini diharapkan selesai," kata Bambang di Jakarta, Senin.
Ia tidak menyebutkan secara lengkap isi dari peraturan turunan tersebut, namun ia memastikan di antaranya mencakup instrumen dari repatriasi modal dari prosedur tata cara pengampunan pajak.
Ia juga memastikan pemerintah memberikan prioritas untuk pengampunan pajak dan menunda beberapa kebijakan yang secara tidak langsung bertentangan dengan program tersebut, termasuk di antaranya kewajiban penyampaian data kartu kredit oleh perbankan.
"PMK (penyampaian data kartu kredit) ditunda pelaksanaannya sampai tax amnesty selesai. Karena kami ingin fokus pada tax amnesty, supaya tidak kontradiktif," ujar Bambang.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (28/6), menyepakati RUU Pengampunan Pajak untuk disetujui menjadi UU, meskipun sejumlah fraksi sempat memberikan catatan atau nota keberatan.
Inti dari UU Pengampunan Pajak yaitu memberikan pengampunan pajak kepada Wajib Pajak (WP) melalui pengungkapan harta yang dimiliki melalui surat pernyataan, kecuali bagi WP yang sedang dilakukan penyidikan, dalam proses peradilan atau menjalani hukum pidana, di luar pidana pajak.
Pengampunan pajak ini diberikan terhitung sejak UU ini berlaku hingga 31 Maret 2017 atau kurang lebih selama sembilan bulan dengan tarif uang tebusan dari repatriasi modal maupun deklarasi aset para WNI di luar negeri yang beragam.
Menurut rencana, kebijakan pengampunan pajak bisa menambah penerimaan pajak hingga Rp165 triliun yang berasal dari repatriasi modal Rp2.000 triliun dan deklarasi aset Rp4.000 triliun para Wajib Pajak di luar negeri.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
