Palu (ANTARA News) - Anggota Komisi V Bidang Infastruktur dan Perhubungan DPR-RI, Ahmad H. Ali, mendesak pemerintah untuk memperhatikan infastruktur transportasi darat berupa jalan penghubung antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah.

Politisi Partai NasDem daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah itu menyebut pemerintah perlu menambah anggaran pembangunan jalan penghubung antar kabupaten yang berada dibawah naungannya di provinsi tersebut secagai upayah mempercepat pembangunan daerah.

"Banyak jalan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah yang dibiayai dengan APBN, pembiayaan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan agar memudahkan akses masyarakat," ungkap Ahmad H. Ali, di Palu, Selasa.

Ahmad menyatakan salah satu jalan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat, yakni ruas Jalan Rata - Baturube yang menghubungkan Kabupaten Banggai dan Kabupaten MorowaliUtara.

Saat ini, kata dia, pemerintah pusat telah menangani jalan tersebut dengan melakukan perbaikan dan pelebaran jalan tersebut, dengan anggaran dari APBN sekitar Rpo 60 Miliar - Rp. 80 Miliar.

Sayangnya, sebut dia, anggaran tersebut hanya dapat memperbaiki Jalan Rata - Baturube sekitar 10 - 20 kilo meter, lebar 7 meter. Padahal panjang Jalan Rata - Baturube kurang lebih 200 kilo meter.

Dengan demikian anggaran yang disediakan oleh pemerintah belum dapat memperbaiki setengah dari panjang keseluruhan jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali Utara.

"Saya berharap pemerintah dapat memberikan perhatiannya di tahun 2017 dengan menyediakan anggaran yang memadai, agar pembangunan jalan tersebut dapat terselesaikan secara cepat," ujarnya.

Lanjut dia mengatakan masyarakat di dua kabupaten tersebut perlu bersabar menunggu perbaikan dan penyelesaian pembangunan jalan tersebut yang sementara terus diupayakan oleh pemerintah.

Jalan Rata - Baturube semula berstatus jalan provinsi yang ditangani oleh pemerintah Sulawesi Tengah, namun akhir tahun 2015 pemerintah mengubah status jalan tersebut menjadi jalan nasional berada dibawah naungan pemerintah pusat dibiayai dengan APBN.

Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016