"Proyek peremajaan kawasan kumuh akan memperbaiki taraf hidup jutaan rakyat miskin Indonesia di daerah perkotaan dan mendukung Indonesia mencapai potensinya untuk pertumbuhan yang lebih tinggi," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves terkait bantuan pendanaan tersebut di Jakarta, Rabu.
Chaves mengharapkan bantuan pembiayaan ini akan mendukung Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang bisa memberikan manfaat kepada lebih dari 9,7 juta masyarakat miskin perkotaan di seluruh pelosok Indonesia.
KOTAKU merupakan platform kerja sama nasional yang sumber pembiayaannya antara lain berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sektor swasta, masyarakat, serta berbagai bank pembangunan multilateral.
Saat ini, sekitar 29 juta penduduk Indonesia hidup di pemukiman kumuh dengan pelayanan dasar yang terbatas dan sebanyak 11 juta di antaranya tidak mempunyai akses ke sanitasi serta sembilan juta tidak memiliki akses memadai untuk mendapatkan air bersih.
Selain itu, masyarakat miskin perkotaan harus membayar untuk memperoleh air, lebih mahal sekitar 10 atau 30 kali lipat, dibandingkan rumah tangga mampu yang mendapatkan sumber air dari institusi resmi seperti PAM.
"Penanggulangan keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar penting untuk mengentaskan kemiskinan, meredam ketimpangan dan meningkatkan kemakmuran di Indonesia. Kami memuji pemerintah yang telah membangun platform nasional untuk membuka jalan bagi para pemangku kepentingan," kata Chaves.
Pemerintah Indonesia menyediakan sebagian besar pendanaan sebesar 1,3 miliar dolar AS bagi program lima tahun, yang juga didukung secara paralel melalui pembiayaan Bank Pembangunan Islam (IsDB) serta pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) lewat dukungan teknis.
KOTAKU akan dijalankan di 154 kota termasuk ibu kota Jakarta, untuk menyediakan sumber air yang lebih baik, sanitasi, jalan, drainase dan limbah padat. Program ini juga mencakup pencegahan terbentuknya daerah kumuh melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan komunitas terkait masalah lahan.
Pimpinan proyek Bank Dunia George Soraya menambahkan komunitas yang tinggal di daerah kumuh perkotaan tidak bisa terlibat dalam perekonomian secara formal, tidak memiliki tempat tinggal yang aman dan terjangkau serta rentan terhadap bencana alam.
Untuk itu, kata Soraya, program pemerintah tersebut bisa menjadi solusi guna membuat kawasan perkotaan menjadi lebih inklusif, meskipun membutuhkan usaha dari para pemangku kepentingan dan beberapa sumber pendanaan.
Secara keseluruhan, kelompok Bank Dunia berkomitmen kuat untuk mendukung upaya Indonesia dalam melakukan transformasi agar kota-kota semakin inklusif.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
