"Abrasi semakin parar dan sudah mengancam permukiman warga delapan desa sehingga perlu segera ditanggulangi," kata Ahmad Nizar di Bengkulu, Rabu.
Saat lokakarya Peran Serta Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Bencana yang digelar Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bengkulu di Kota Bengkulu Ahmad mengatakan jarak permukiman warga dengan bibir sungai hanya tersisa tujuh meter.
Abrasi atau pengikisan mengancam sepanjang empat kilometer bibir sungai, mulai dari Desa Babatan Ulu hingga Darat Sawah, Kecamatan Seginim.
Menurut dia, salah satu penyebab aliran sungai tidak normal adalah volume air yang tinggi saat hujan. Hal itu dikarenakan daerah tangkapan air terutama di hulu sungai di Hutan Lindung Raja Mandara sudah rusak akibat perambahan dan penerbangan liar.
Untuk mengatasi abrasi tersebut, Ahmad Nizar mengatakan sudah mengusulkan pembangunan tanggul di pinggir sungai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan namun hingga kini belum ada kejelasan penganggarannya.
Sementara Koordinator Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bengkulu, Ali Akbar mengatakan kemauan politik dari kepala daerah menjadi penentu dalam aksi pengurangan risiko bencana.
"Pengurangan risiko artinya meminimalisir dampak, jangan sampai permukiman hanyut baru pemerintah daerah terpikir untuk mencari solusi," kata dia.
Seharusnya menurut Ali, keberadaan dana desa yang cukup besar juga dapat dialokasikan untuk aksi-aksi pengurangan risiko bencana, salah satunya mengatasi abrasi sungai tersebut.
Tidak hanya itu, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam pengurangan risiko bencana menjadi juga perlu ditingkatkan.
Selain mengkaji potensi ancaman bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan, lokakarya tersebut juga mengupas potensi bencana di Kabupaten Seluma yakni ancaman abrasi dan banjir rob di Kecamatan Alas Maras, ancaman bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Mukomuko serta ancaman bencana longsor di Kabupaten Kepahiang.
Pewarta: Helti Marini Sipayung
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
