Jakarta (Antara) - Peran militer dalam menjaga perairan nasional dinilai belum optimal sehingga masih terjadi penyanderaan terhadap warga negara Indonesia belakangan ini, kata seorang anggota Dewan.

Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Kamis menjelaskan pemerintah harus mendorong optimalisasi peran militer dalam menjaga territorial nasional termasuk kawasan perairan.

Ia menambahkan,"teritori yang dimaksud tidak hanya perairan, tapi kapal-kapal penumpang Indonesia juga merupakan teritori yang harus dijaga ketika melintasi perbatasan."

"Dalam kasus ini, integritas bangsa kita sudah diacak-acak. Presiden dan Wapres harus mengawal mereka semua, termasuk kegiatan perekonomian di perairan kita," kata Bambang.

Bambang menyoroti berulangnya kasus penyanderaan terhadap warga negara Indonesia di Filipina, khususnya awak kapal asal Indonesia yang kapalnya melintasi perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Ia mengatakan dengan jumlah personel tentara yang dimiliki, mestinya sudah cukup mengawal teritori termasuk kapal-kapal Indonesia yang melintasi perbatasan dengan negara-negara tetangga.

"Upaya pembebasan tetap harus dilakukan semaksimal mungkin, tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional. Ini dua hal yang berbeda yang sama-sama harus dijaga keamanan dan stabilitasnya," katanya.

Pewarta: Panca Hari Prabowo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016