"Deklarasi ini memuat kesepakatan bersama mengenai rekomendasi kebijakan terhadap pengurangan pengangguran, peningkatan keterampilan sesuai keinginan pasar kerja, meningkatkan kualitas pemagangan dan prinsip-prinsip kebijakan pengupahan yang berkelanjutan, rasional dan koheren," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam pernyataan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis.
Hanif menghadiri Pertemuan para Menteri Tenaga Kerja tersebut yang digelar di Beijing, China, tanggal 12-13 Juli 2016 yang juga dihadiri oleh para pejabat Organisasi Buruh Internasional (ILO), OECD, Bank Dunia serta IMF.
Menaker mengungkapkan dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan upaya-upaya bersama untuk mengatur strategi pertumbuhan ekonomi dan perencanaan ketenagakerjaan yang diharapkan menguntungkan sektor ketenagakerjaan di negara masing-masing.
"Para menteri tenaga kerja sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan perluasan kesempatan kerja, dinikmati masyarakat, pekerja dan pengusaha sehingga tercipta pertumbuhan yang inklusif," paparnya.
Ia mengaku yakin Kelompok Kerja G20 akan mampu menerjemahkan dekrasi itu menjadi hasil yang nyata di negara masing-masing.
Sementara untuk di Indonesia, Hanif mengatakan pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang terkait dengan kepatuhan terhadap UU Ketenagakerjaan antara lain mengurangi ketidaksetaraan gender, disabilitas dalam pekerjaan, pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, mempromosikan program kewirausahaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja secara terpadu
Pewarta: Arie Novarina
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
