"Banyak tenaga medis tak nyaman karena ada kepanikan, amarah dari keluarga. Tetapi program medis harus tetap berjalan. Kita sebagai orangtua agar tidak melakukan tindakan di luar hukum akan menyebabkan tenaga medis takut lakukan penyelamatan," ujar dia di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dede mengingatkan dalam kasus vaksin palsu, tidak semua dokter, perawat, bidan ataupun rumah sakit bersalah. Orangtua, lanjut dia, perlu memberi waktu bagi tim berwenang bekerja sesuai tugasnya, baik itu mengungkap pelaku pemalsu vaksin hingga penyelesaian terbaik untuk kasus ini.
"Tidak semua dokter bersalah. Tidak semua perawat, bidan, rumah sakit bersalah. Orangtua perlu memberi waktu tim untuk bekerja. Kami meminta Kementerian Kesehatan memberikan langkah-langkah agar masyarakat merasa aman," tutur dia.
DPR sendiri beberapa waktu lalu sepakat akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk kasus vaksin ini. "Kami akan mengawal melalui Panja, kalau perlu melalui Pansus (Panitia Khusus). Untuk urusan hukum serahkan pada aparat penegak hukum," pungkas Dede.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
