"Diperiksa (sebagai saksi) kasus lahan Cengkareng Barat," kata Djarot, yang termasuk pejabat yang turut menandatangani surat penetapan pembelian lahan tersebut.
"Kan diparaf oleh delapan SKPD/UKPD dan salah satu parafnya dari Wagub, sebelum akhirnya diparaf dan ditandatangani oleh Gubernur," katanya.
Masalah pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.
Dinas Perumahan dan Gedung membeli lahan tersebut dari Toeti Noeziar Soekarno dengan harga Rp668 miliar.
Namun menurut hasil audit BPK lahan itu merupakan milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta.
Penyelesaian sengketa kepemilikan lahan antara Dinas KPKP DKI dan Toeti sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
